ma eka rahmah (0607304)

Nama : Ima Eka rahmah
NIM : 067304
Kelas : 2006 A
Kelompok : 7 (teknologi perang)

2) Nilai positif dan negatif dari pengiriman TKI
Salah satu persoalan bangsa yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah masalah pengangguran. Masalah pengangguran ini akan tetap mewarnai ketenagakerjaan Indonesia hingga beberapa tahun kedepan. Pengangguran akan terus betambah dari tahun ketahun, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah mencapai 7 persen. Pada tahun 2008 yang akan datang saja target pemerintah hanya mematok pertumbuhan ekonomi 6,5 persen. Padahal, masalah pengangguran erat kaitanya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada
Masalah lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah kualitas tenaga kerja yang masih rendah. Walaupun angka pengangguran lulusan perguruan tinggi terus meningkat, tetapi sebagian besar tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan pendidikan dasar (SD-SMP) yang tentunya memiliki daya saing yang relatif rendah.
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut rencana tenaga kerja nasional Departeman Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2004-2009 menyatakan faktor tersebut diantaranya adalah stabilitas politik, masih sulitnya arus masuk modal asing, perilaku proteksionis sejumlah negara-negara maju dalam menerima ekspor negara-negara berkermbang, iklim investasi, pasar global, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Masalah lain, yang tak kalah pentingnya adalah pelaksanaan etonomi daerah yang dalam banyak hal seringkali tidak mendukung penciptaan lapangan kerja atau tidak ramah terhadap tenaga kerja. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia yang sangat multi-dimensi ini tentunya memerlukan cara yang multi-dimensi pula.
Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja yang setiap tahun bertambah sehingga berdampak pada tingginya jumlah penganggur. Akibat dari sempitnya lapangan kerja serta faktor lilitan kemiskinan, telah menjadi faktor pendorong utama terhadap terjadinya migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Kalaupun saat ini banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri, tetapi data menunjukan bahwa mereka yang dikirim itu sebagian besar adalah kaum wanita dan bekerja pada sektor jasa pelayanan rumah tangga atau pembantu rumah tangga.
Pemerintah dan rakyat Indonesia sebetulnya sangat menyadari tentang peran tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri terutama bagi peningkatan devisa negara.
Selain itu sebelum diberangkatkan negara sudah menikmati keuntungan yang sangat besar dari pengiriman TKI, yakni sebesar 15 dollar AS per orang. Uang tersebut masuk dalam kategori penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Apabila tiap tahun dikirim 100.000 orang TKI keluar negeri, maka negara telah mendapat PNBP senilai 1,5 juta dollar AS. Penerimaan terus meningkat sesuai dengan jumlah TKI yang dikirim
Kendati menikmati keuntungan yang luar biasa dari pengiriman TKI, tetapi negara sepertinya nyaris tidak begitu peduli dengan persoalan yang diderita pekerja migran itu. Kontrol atau pengawasan negara terhadap semua proses perekrutan, penerbitan dokumen, pelatihan, pengiriman dan penempatan sangat lemah. Karena itu jangan heran jika banyak TKI diluar negeri tertindas, karena hal tersebut sudah tertanam di Indonesia. Mereka bukan semata-mata calo dan perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), tetapi juga berbagai pihak yang ingin memperkaya diri dari penyimpangan tersebut.
Masalah yang dihadapi TKI ini tidak saja di dalam negeri. Di luar negeri perlindungan terhadap TKI di tempat mereka bekerja yang semestinya dilakukan oleh perwakilan pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI di masing-masing negara belum dilaksnakan sepenuhnya. Tingginya intensitas tragedi penyiksaan TKI oleh para majikannya, menjadi bukti minimnya perlindungan yang selama ini dberikan kepada TKI.
Kondisi di dalam negeri sendiri, masalah yang paling marak adalah pemalsuan data pribadi dari para calon TKI. Pemalsuan data ini mulai umur calon TKI, kemudian ijin dari pemerintahan desa dimana mereka tinggal serta surat ijin kerja dari Depnaker yang ada di Kabupaten dimana calon TKI berada.
Kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan dan upah yang rendah di negeri ini mendorong sebagian penduduk untuk mengadu nasib ke negara lain menjadi TKI. Menjadi TKI adalah pilihan alternatif bagi sebagian masayarakat untuk keluar dari kesulitan ekonomi Meskipun tanpa bekal (keahlian, persiapan, dokumen) yang memadai. Negara yang di minati TKI adalah negara-negara yang ada dikawasan Asia Barat Daya dan Asia Timur.
Banyaknya kesempatan kerja untuk menjadi pembantu rumah tangga di negara-nagara tersebut dengan upah yang lumayan besar semakin mendorong tekad calon TKI untuk bekerja ke luar negeri untuk mensejahterakan kehidupan rumah tangga. Kesulitan ekonomi dari calon TKI seperti sulitnya mencari pekerjaan, serta rendahnya upah kerja di dalam negeri, mendorong calon TKI untuk mengisi peluang kerja tersebut.
Pendapatan yang di dapat para TKI dari hasil mereka bekerja di luar negeri tentunya diharapkan mampu mensejahterakan kehidupan keluarga mereka, disamping itu para TKI tersebut akan meninggalkan keluarganya sehingga tidak sedikit para suami TKI yang menikah lagi atau malah menceraikan istri-istrinya. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan:
Dampak positif dari pengiriman TKI adalah:
- Devisa bertambah
- Penganguran berkurang
- Pendapatan keluarga bertambah
- Modal kerja di dalam negri
Dampak negatif dari pengiriman TKI adalah:
- Perceraian
- Pengasuhan anak oleh para suami
- Banyak anak-anak yang terlantar
3) Esensi keterkaitan geografi politik dengan studi Hubungan Internasional, sejarah, dan ilmu politik
Geografi politik hampir mirip dengan kajian sejarah dan hubungan internasional, perbedaannya pada objek yang dikaji. Geografi politik lebih konsisten mempelajari kekuatan suatu negara dilihat dari kepemilikan sumber daya alam, penduduk, pemilihan umum, dan tema lainnya yang di dalamnya terjadi interaksi antara manusiadan lingkungannya dalam kehidupan politik
Dalam studi Hubungan Internasional, geografi politik merupakan suatu kajian yang melihat masalah / hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal.

4) Bagaimana pandangan fisis determinis tentang negara
Pandangan Fisis determinis merupakan kelanjutan dari environmentalisme. Dibidang geografi, khususnya geografi politik, para sarjana Jerman, terutama Karl Ritter dan ratzel adalah peletak dasar aliran dan pandangan fisis determinis. Aliran ini berpendapat bahwa faktor fisis sangat berpengaruh dan bahkan menentukan seluruh aktivitas dan kehidupan manusia diatas bumi ini, termasuk aktivitas dan kehidupan politik dan agama.
Di dalam kehidupan negara, aliran ini berpendapat bahwa faktor alam bukan hanya berpengaruh, akan tetapi memegang peranan penting dalam menentukan “the state and political power”
Determinis berarti semua hal yang bersifat politis secara mutlak tergantung dari keadaan bumi geografi. Negara determinis adalah negara yang berada diantara dua negara raksasa / adikuasa, sehingga, secara langsung maupun tidak langsung, terpengaruh oleh kebijakan politik luar negeri dua negara raksasa itu.
Sebenarnya, faktor keberadaan dua negara raksasa, bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi keadaan suatu negara yang berada diantaranya. Faktor lain seperti faktor ideologi, politik, sosial, budaya dan militer, juga merupakan faktor yang mempengaruhi. Hanya saja, karena besarnya kekuasaan dua negara besar tersebut, maka keberadaannya menjadi faktor yang begitu dominan dalam mempengaruhi keadaan negara yang bersangkutan.


7) Karakter bangsa yang tidak mendukung terhadap pembangunan bangsa
Setiap warga bangsa Indonesia, terutama pemuda, harus membangun kembali karakter bangsa menuju kemandirian. Tanpa karakter, bangsa Indonesia akan kehilangan semuanya. untuk mereaktivasi karakter bangsa, menginisiasi kembali karakter bangsa yang mampu memacu dan memobilisasi potensi domestik. Internaslisasi karakter itu membutuhkan inovasi dan sikap kompetitif. Langkah-langkah tersebut harus dimulai saat dan diawali oleh setiap warga bangsa sejak dini.
Pembangunan karakter itu sangat baik dilakukan sejak di TK, SD dan SMP. Orangtua harus terus membimbing anak sampai implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter terhadap anak hendaknya menjadikan seorang anak terbiasa untuk berperilaku baik, sehingga ia menjadi terbiasa dan akan merasa bersalah kalau tidak melakukannya. Jika seseorang berpikir baik dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, keseluruhan ide-idenya akan mendorongnya untuk berbuat baik. Dengan demikian karakter manusia yang baik telah terbentuk.
Karakter harus menjadi pondasi bagi kecerdasan dan pengetahuan. Ke arah yang demikian itulah pembangunan karakter bangsa seharusnya bermuara, yakni membangun manusia-manusia yang bermoral dan berkarakter terpuji, yang memperjuangkan agar dirinya dan orang-orang yang dapat dipengaruhinya menjadi manusia yang memiliki integritas. Pada intinya, dalam membangun karakter bangsa hendaknya menyerap nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika, karena disana telah dengan lengkap memuat sumber moralitas maupun spirit ke Indonesiaan.
Untuk membentuk karakteristik kualitas Sumberdaya Manusia yang tangguh, memiliki keunggulan kompetitif berkesinambungan harus dibarengi dengan jiwa kewirausahaan yang bermoral tinggi. Memang merupakan suatu yang mudah untuk meniru satu hal, tetapi akan lebih sulit untuk meniru banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Hal ini disebabkan karena perubahan membutuhkan sesuatu yang lebih komprehensif, dan juga karena diperlukannya kemampuan untuk memahami system praktek-praktek menejemen. Hanya SDM yang berjiwa interpreneurship, profesionalisme, dan bermoral tinggi-lah nasib bangsa di masa depan bisa kita harapkan.
Peluang bagi pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dan secara optimal bagi pembangunan daerah. Salah satu peluang yang langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan dengan adanya pengaruh global, regional maupun nasional adalah semakin merangsang untuk meningkatkan kualitas SDM yang mampu bersaing baik dipasaran regional, nasional maupun internasional. Dari momentum ini diharapkan nilai SDM akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan dalam proses peningkatan nilai tambah SDM, akan membuka kesempatan lapangan kerja masyarakat di daerah.
Globalisasi informasi melalui kemajuan teknologi komunikasi serta mobilitas penduduk di dunia yang tinggi, menyebabkan kontak antar bangsa semakin baik dan merupakan peluang bagi Negara berkembang untuk meningkatkan pengelolaan sumber kekayaan alamnya, yang pada gilirannya mendukung pembangunan nasional. Perkembangan IPTEK di Negara maju secara pesat merupakan peluang bagi pengembangan pengelolaan sumber kekayaan alam. Konsekuensi strategisnya ini hanya mengandalkan diri pada Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan berhasil meraih kemajuan dalam situasi global yang penuh dengan persaingan ketat.
Di sisi lain hambatan-hambatan yang dihadapi karena rendahnya mutu kualitas SDM yang masih cukup serius baik secara nasional maupun daerah, maka dalam menghadapi pasar global (AFTA) yang yang berlaku mulai tahun pada 2003 dan APEC 2020 nantinya sesungguhnya merupakan potensi pasar sekaligus potensi masalah yang akan dihadapi oleh daerah sehubungan upaya mewujudkan masyarakat yang siap bersaing dan berwawasan global. Sebagaimana diketahui bahwa pasar global mempersaratkan daya saing tinggi, yang hanya dapat dicapai melalui peningkatan efesiensi, produktifitas dan kualitas SDM.
Memang disadari masalah rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) khususnya di daerah merupakan kondisi umum terjadi di Indonesia. Sementara upaya meningkatkankan kualitas SDM agar selaras dengan kemajuan perekonomian dunia merupakan isue sentral yang sampai sekarang belum terselesaikan secara tuntas. Karena itu bagi daerah otonom bila ingin memanfaatkan masalah pendidikan, pada posisi sebagai potensi yang diharapkan harus mampu menjawab berbagai tantangan global, maka masalah utama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mendidik, melatih, dan membina SDM untuk menjadi manusia yang benar-benar unggul, terampil, dinamis, produktif, inovatif, rasional, ekonomis dan berwawasan global.
Pada prinsipnya memang membangun sebuah bangsa tidaklah cukup hanya dalam esensi fisik belaka. Perlu adanya suatu orientasi yang sedemikian sehingga esensi fisik tersebut berlanjut dalam suatu internalisasi untuk menuju pada pembangunan tata nilai atau sebaliknya pembangunan yang berorientasi pada tatanan fisik tersebut dijiwai oleh semangat peningkatan tata nilai sosio kemasyarakatan dan budaya, meskipun yang kedua ini umumnya lebih sulit dibandingkan dengan yang pertama.
Setidaknya ada 2 (dua) argumen penting menyangkut pembangunan yang bertata nilai yakni:
§ Pembangunan yang bertata nilai merupakan esensi dari suatu pemahaman pembangunan yang sepenuhnya berorientasi pada manusia sebagai subyek pembangunan atau lazim dikenal dengan human oriented development. Tanpa adanya orientasi hal yang demikian, maka pembangunan hanya akan mencakup tataran fisik dan tanpa disertai adanya pembangunan budaya serta peningkatan standar nilai kehidupan manusianya.
§ Pembangunan yang bertata nilai juga berarti jalur untuk dapat tercapainya suatu tata pemerintahan yang baik. Karena hanya melalui orientasi pembangunan yang semacam ini sajalah, maka dapat diharapkan akan terjadi interaksi positif antara pemerintah dan masyarakatnya untuk secara arif mengelola sumber daya alam maupun juga tentunya penataan sumber daya manusianya yang sedemikian sehingga tidak bernuansa eksploitasi, apalagi mengarah pada sejumlah bentuk eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Dengan cara ini, maka tidak saja pembangunan yang bertata nilai akan semakin meningkatkan kondusifitas interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya akan tetapi juga semakin mempercepat proses pembentukan suatu masyarakat madani yang lebih demokratis.
Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh dari kemajuan kapasitas berpikir manusia, yang umumnya diartikulasikan dalam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terutama dalam hal ini adalah teknologi informasi dan telekomunikasi. Kedua jenis teknologi ini secara sangat radikal telah mengakselerasi proses interaksi antar manusia dari berbagai bangsa dan memberikan dampak adanya amalgamasi berbagai kepentingan lintas bangsa atau lazim dikenal dengan globalisasi. Salah satu unsur yang sejatinya sudah ada dalam proses amalgamasi kepentingan antar manusia dari jaman dahulu kala adalah daya saing.

Permasalahan Umum dalam Pembinaan Karakter Bangsa
Bahwasanya pencapaian daya saing yang adaptif menuntut adanya pembelajaran yang terus menerus dan pembentukan mental model sebagai kelanjutan dari internalisasi pembelajaran yang dilakukan. Adapun esensi yang paling utama untuk dapat mewujudkan hal tersebut dalam konteks yang praktis adalah adanya perubahan baik bagi individu maupun kelompok/kumpulan masyarakat atau seluruh bangsa ini pada umumnya.
Perubahan inilah yang merupakan kunci dari adaptifitas daya saing. Sehubungan dengan hal tersebut, maka agenda terpenting dalam konteks pembinaan karakter bangsa adalah menyangkut adanya reformasi kolektif dari segenap komponen bangsa ini untuk sanggup melakukan pergantian atau changes setelah menjalani setiap proses pembelajaran.
Karena sifatnya yang kolektif, maka tentunya hal tersebut tidak mungkin menjadi tugas atau kewajiban dari pemerintah saja, akan tetapi juga menyangkut tugas dan kewajiban dari seluruh masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah, yang dalam hal ini tentunya lebih banyak dari kompartemen pendidikan dan komunikasi harus sanggup memberikan fasilitasi yang paling ideal dalam mengakselerasi proses pemahaman kolektif, bahwasanya perubahan atau changes dari setiap adanya peningkatan kapasitas pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran apapun juga adalah hal yang sama pentingnya, atau bahkan dalam beberapa hal lebih penting, dibandingkan dengan aktifitas peningkatan kapasitas pengetahuan itu sendiri.
Karakter bangsa yang perlu dibina untuk membangkitkan geopolitik bangsa yang dinamis:
1. beriman dan bertakwa
2. pribadi yang mandiri
3. menjungjung tinggi kejujuran
4. toleran dan demokratis
5. mampu berkompetisi dan mengutamakan mutu
6. memiliki kecakapan hidup
7. memahami cara tertentu ketika belajar
8. berfikir kreatif dan keras
9. disiplin dan bertanggung jawab
10. peduli sosial dan kepemimpinan
11. memiliki motivasi berprestasi (Nach)
12. menyadari lingkungan sebagai sumber kehidupan

1) Cara bangsa indonesia agar terlepas dari ketergantungan terhadap utang luar negeri

Miris memang tapi inilah yang terjadi, potret buram indonesia yang dikuasai oleh cengkraman asing, jelas nampak didepan mata kita. Bayangkan hampir seluruh perusahaan yang berdiri megah rata-rata mengorek hasil sumber daya alam dan jasa di Indonesia dikuasai oleh saham-saham asing. Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk menggaet lebih banyak investor asing, yang katanya merupakan cara yang ampuh untuk mengolah sumber daya indonesia yang masih terpendam. Dengan Investasi diharapkan sumber daya yang terpendam itu dapat menghasilkan devisa baru bagi pemerintah seperti pajak baru, terbukanya lowongan kerja baru dan manfaat positif lainnya. Kondisi ekonomi Indonesia yang sangat rentan membuat bangsa ini harus
Melakukan segala cara termasuk mengutang kesana-sini. Sebuah pertambahan yang luar biasa, dan anehnya utang itu semakin lama semakin bertambah bukan berkurang. selayaknya pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengambil tindakan yang tegas dan jelas utnuk segera melunasi utang Indonesia dengan cara apapun, baik dengan cara ekstrim maupun cara-cara yang kompromistis, segera harus dilakukan. Apabila tidak cepat diatasi bisa-bisa negara kita terjual karenanya.
Pemerintah dapat melakukan tindakan kompromistis dengan meminta penghapusan hutang kepada IMF, World Bank dan Negara CGI lainnya. Pastinya dilakukan dengan pendekatan dan penjelasan sebagai negara yang miskin kita membutuhkan bantuan penghapusan atau minimal pengurangan utang dari negara kreditor. Bencana alam yang menimpa Indonesia, juga termasuk "hutang dosa" akibat ulah para koruptor yang mentilap uang negara bisa dijadikan alasan kuat oleh pemerintah untuk bernegosiasi ke negara kreditor perlunya pengurangan utang luar negeri
Indonesia.
Selain itu juga cara ekstrim yaitu dengan mengalokasikan 20% APBN setiap tahunnya untuk membayar utang. Disamping itu juga menginstruksikan kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk mengalokasikan minimal 20% dana APBD-nya utnuk disumbangkan ke pemerintah pusat untuk menambah dana pembayaran utang.
Memang cara ekstrim ini akan membuat ekonomi indonesia tidak mengalami peningkatan beberapa tahun, namun tindakan ekstrim ini akan menggenjot ekonomi Indonesia kedepan selamanya. Analisis saya lebih baik kita tidak mengalami pertumbuhan ekonomi 5 tahun tapi akan memerdekakan ekonomi negeri ini selamanya.
Alangkah ringannya beban Indonesia kalau tiada lagi utang dan bunganya yang harus mengerogoti APBN kita setiap tahun. Ekonomi negara ini bisa ditafsirkan seperti ekonomi dalam rumah tangga, apabila belanja bulanan saja harus ngutang, bagaimana mungkin kita melakukan pembelian/pembangunan yang lain. Apabila penghapusan itu terkabul maka penghapusan itu diharapkan negara dapat memulai hidup baru, membenahi perekonomiannya, dan juga mampu mengambil pinjaman untuk kepentingan pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan program-program sosial.
Sudah saatnya kita berupaya keras untuk tidak meninggalkan warisan utang bagi anak cucu penerus bangsa ini. Karena kita sadar benar rakyat kita yang miskin tidak akan sanggup mengeluarkan koceknya sebesar 7 juta per orang untuk membayar kesalahan pengelolaan keuangan yang kita buat hari ini.
Selain itu indonesia harus berani menolak apabila ada yang akan memberikan pinjaman, lalu meningkatkan sumber daya manusia untuk mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia agar berkualitas sehingga dapat membayar hutang-hutangnya.


Sumber:
Hayati, Sri, dan Yani, Ahmad, 2007, Geografi Politik, Refika Aditama, Bandung
Aburacmat,Idris, 1982, mengnal Geopolitik. Jurusan Pendidikan Geografi IKIP Bandung
Aburacmat,Idris, 1982, Pengantar Geografi Politik. Jurusan Pendidikan Geografi IKIP Bandung
www.Kompas.com
www.hamline.edu
www.depsos.go.id
www.antara.co.id
www.bipnewsroom.info